Tanggapi Deklarasi PDSI, IDI Ingatkan Putusan MK tentang Single Medical Organization

Merdeka.com – Merdeka.com – Pengurus Besar Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI) angkat bicara terkait proklamasi Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). PDSI mengaku telah menerima Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-003638.AH.01.07.2022 tentang Pengukuhan Pendirian Ikatan Dokter Seluruh Indonesia.

Ketua Terpilih PB IDI, Slamet Budiarto mengatakan, PDSI berhak menuntut untuk mendapatkan SK Kemenkumham. Namun, dia mengingat kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi hukum di Indonesia.

“UU Praktik Kedokteran dan MK sudah dua kali mengesahkan IDI sebagai organisasi,” ujarnya kepada merdeka.com, Rabu (27/4).

Mantan Dewan Pakar PB IDI itu menjelaskan alasan organisasi profesi kedokteran harus lajang. Diantaranya karena pekerjaan dokter menyangkut nyawa manusia. Jika ada lebih dari satu organisasi profesional medis, itu sangat berbahaya dan merugikan masyarakat.

Ia juga mencontohkan asosiasi medis di setiap negara di dunia. Tidak ada negara di dunia yang memiliki lebih dari satu asosiasi medis.

IDI Menyinggung Sakit Hati

Dokter Slamet juga mengungkapkan perkembangan IDI. Organisasi yang didirikan pada 24 Oktober 1950 ini telah menjadi anggota asosiasi medis Asean, Asia Pasifik, bahkan dunia.

Dr Slamet mengatakan, pembentukan organisasi tandingan IDI karena dendam dan alasan yang tidak sehat berpotensi merugikan masyarakat. Ia mengajak manajemen PDSI untuk berdiskusi dalam suasana peer-to-peer.

“Tetapi jika tidak ingin diskusi sejawat dan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendirikan organisasi tandingan, maka silakan tinggalkan IDI. IDI adalah aset negara dan bangsa Indonesia, sehingga keberadaannya harus dipertahankan. ,” dia menambahkan.

MK Putuskan Organisasi Dokter Tunggal IDI

Mahkamah Konstitusi menetapkan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi kesehatan hukum di Indonesia. Keputusan ini menanggapi tudingan sejumlah dokter yang mendalilkan adanya praktik monopoli di IDI dalam mengeluarkan sertifikasi profesi medis.

“Menurut MK, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas dalam permohonan tersebut,” kata hakim I Dewa Gede Palguna saat mendengarkan putusan di gedung MK, Kamis, 26 April 2018.

Ketentuan tentang kewenangan IDI telah ditentang oleh 32 dokter, termasuk Judilherry Justam, Nurhadi Saleh, dan Pradana Soewondo. Mereka meminta agar frasa “organisasi profesi” dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dimaknai tidak hanya oleh IDI, tetapi juga termasuk Ikatan Dokter Spesialis.

Namun, menurut hakim, Ikatan Dokter Spesialis merupakan elemen penting dan tidak terpisahkan di IDI.

“Padahal, jika menurut logika permohonan para pemohon, akan ada ketidakpastian hukum karena menjadi tidak jelas kapan organisasi profesi ditetapkan sebagai IDI atau sebagai Ikatan Dokter Spesialis,” kata Palguna.

Sementara itu, terkait dengan sertifikat kompetensi dari IDI yang disengketakan oleh pemohon, menurut hakim, sebenarnya merupakan bukti bahwa seorang dokter tidak hanya diuji secara akademis tetapi juga diuji dalam penerapan ilmunya. Untuk memperoleh sertifikat kompetensi, seorang dokter harus terlebih dahulu memiliki sertifikat profesi atau diploma.

“Sertifikat kompetensi menunjukkan pengakuan atas kemampuan dan kemauan seorang dokter untuk melakukan tindakan medis secara mandiri yang akan dilakukan dan hanya diberikan kepada mereka yang telah melalui berbagai tahapan untuk menjadi dokter profesional,” katanya seperti dikutip. seperti yang dilansir CNN Indonesia.

Pasal-pasal yang diuji adalah Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran. Para Pemohon juga memeriksa ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran.

PDSI mendeklarasikan diri

PDSI mendeklarasikan diri hari ini, 27 April 2022. Ketua Umum PDSI Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyanto mengatakan PDSI dibentuk untuk memenuhi hak warga negara Indonesia untuk bersatu dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Hak kami sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM di atas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/4).

Jajang mengungkapkan visi dan misi PDSI. Visinya adalah menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan, dan berwawasan Indonesia kepada dunia dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, ada tiga misi. Pertama, melindungi dokter dengan bersinergi dengan warga dan pemerintah dengan membentuk organisasi profesi. Kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan kesejahteraan anggota. Terakhir, mendorong inovasi di bidang kesehatan dengan perspektif Indonesia untuk dunia.

“Oleh karena itu, PDSI berpegang pada cita-cita luhur para pendahulunya di bidang ilmu kedokteran dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, persaudaraan, kesopanan, dan selalu mengantisipasi kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran,” jelasnya.

Jajang berharap PDSI dapat berkontribusi pada dunia kesehatan dan kedokteran. Ia juga meminta dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat Indonesia yang menjadi tujuan utama dari panggilan profesi ini.

“Karena kita juga orang Indonesia, maka PDSI dari, oleh, dan untuk rakyat,” imbuhnya.

Jajang memastikan bahwa sebagai bagian dari rakyat Indonesia, PDSI berkomitmen penuh untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang pada sila tunggal Pancasila, dan tunduk pada UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi, menjunjung tinggi persamaan dengan Indonesia. perspektif untuk dunia.

Ia mengatakan akan senang menerima masukan yang membangun dari berbagai pihak. Karena profesi kedokteran bertujuan untuk memajukan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri, bukan hanya urusan dokter.

“Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk selalu bekerja sama dengan legislatif sebagai wakil rakyat, pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan keinginan rakyat, dan lembaga peradilan yang juga menjamin keadilan bagi kami dan masyarakat,” ujarnya.

Jajang juga memastikan PDSI menjunjung tinggi kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai wakil negara dalam menyelenggarakan sertifikasi, pendidikan kedokteran berkelanjutan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dia mengatakan sudah saatnya asosiasi medis hanya fokus pada perlindungan hukum dan kesejahteraan, biasanya asosiasi medis di negara maju lainnya.

Ini juga saatnya bagi asosiasi medis untuk bekerja secara proporsional dengan pemerintah dan masyarakat. PDSI, lanjut Jajang, terlibat dalam mendukung reformasi kesehatan Indonesia dan mendukung program kesehatan Indonesia melalui kebijakan Kementerian Kesehatan.

“Mari kita sambut dunia baru kedokteran Indonesia yang lebih maju, bermartabat, adil, dan hanya terfokus pada memajukan derajat kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Jajang merupakan mantan Staf Khusus Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ia juga tercatat sebagai anggota tim uji klinis Vaksin Nusantara. [gil]

Source link