Kontrak pembayaran Formula E hingga 2024, KPK mengacu pada masa jabatan Anies Baswedan

Merdeka.com – Merdeka.com – Komisi Pemusnahan korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi pada pameran Formula E di Jakarta Jakarta. Yang disorot KPK adalah kontrak pembayaran untuk tiga tahun ke depan, yakni 2022, 2023, 2024.

Wakil Ketua Komisi Pemusnahan korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, Pemprov DKI kini menggelontorkan dana ratusan miliar rupiah untuk menyelenggarakan ajang Formula E selama tiga tahun ke depan.

“Saat ini ada pembayaran Rp 560 miliar untuk pelaksanaan tiga tahun ke depan yaitu 2022, 2023, 2024 dan ini melebihi periode berjalan Gubernur DKI (Anies Baswedan) yang berakhir pada September 2022,” kata Alex. . , Rabu (27/4).

Padahal, pembayaran proyek tidak boleh melebihi masa jabatan resmi. Menurut Alex, pembayaran yang dilakukan menyalahi aturan. Alex mengatakan KPK sedang menyelidiki kasus tersebut.

“Ada ketentuan bahwa seorang pejabat tidak boleh melakukan kontrak yang menggunakan anggaran dan melebihi masa jabatannya. Ada ketentuan seperti itu,” kata Alex.

Sebelumnya, KPK membuka kesempatan memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menemukan unsur pidana dalam balapan mobil listrik Formula E.

“Prinsipnya kami akan panggil siapa saja untuk dimintai keterangan dan penjelasannya selama diperlukan dalam proses pengumpulan informasi yang terus kami lakukan,” kata Pj Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (23/3). .

Ali mengatakan, gugatan Anies tak jauh berbeda dengan gugatan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Menurut Ali, penyidik ​​KPK membutuhkan informasi untuk mengungkap kasus tersebut.

Ali berharap pihak yang dipanggil tim penyidik ​​memenuhi undangan dan siap memberikan penjelasan rinci.

“Kami berharap pihak-pihak yang telah dipanggil dapat bekerja sama dan menyampaikan informasi yang mereka ketahui tentang kasus ini di depan tim penyidik,” kata Ali.

Dalam pemeriksaan pada Selasa, 22 Maret 2022, Prasetyo Edi mengungkapkan adanya obligasi atau dana pinjaman yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta kepada Bank DKI terkait pembayaran biaya acara Formula E.

Menurut Prasetyo, Pemprov DKI telah memberikan komitmen pembayaran kepada Operation Formula E (FEO). Padahal, proses perencanaan anggaran belum difinalisasi oleh badan anggaran (banggar) DPRD DKI.

“Mengenai Rp 180 miliar yang sebelum menjadi Permen APBD itu sudah dikeluarkan melalui Bank DKI,” kata Prasetyo saat ditanya soal pemeriksaan KPK, Selasa (22/3).

Ia mengaku, anggota DPRD DKI, termasuk dirinya, tidak mengetahui soal pinjaman Rp 180 miliar yang telah dilakukan Pemprov DKI kepada Bank DKI.

“Tidak, kami tidak tahu, semua masalah anggaran yang membuatnya,” katanya.

Prasetyo juga menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengusut kasus Formula E. Ia berharap KPK tidak selektif mengusut kasus ini secara tuntas.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [rhm]

Source link