J&T  

‘Kami Melakukan Kontrol Ketat Pada Setiap Layanan Pengiriman’

Di sisi lain, pengusaha barang pajak juga diterima. Misalnya dengan membuat Kawasan Industri Tembakau (KIHT) yang sedang disiapkan di Garut.

DDTCNews berkesempatan untuk wawancara Kepala Kantor Bea dan Cukai Jawa Barat, Yusmariza mengenai berbagai strategi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan sekaligus memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai. Berikut kutipan lengkapnya:

Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja penerimaan Bea dan Cukai Jawa Barat pada 2021?
Pada tahun 2021, DJBC Kanwil Jabar berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 32,18 triliun dari target Rp 31,90 triliun. Pencapaian tersebut 100,87% dari target.

Secara rinci, penerimaan bea masuk sebesar Rp 745,97 miliar atau 104,17% dari target Rp 716.117 miliar. Pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan bea masuk yang pada tahun 2021 mencatat tren yang fluktuatif. Hal ini disebabkan terganggunya proses bisnis perusahaan penerima.

Kemudian realisasi cukai sebesar Rp 21.433 triliun atau 10,8% dari target Rp 31,18 triliun. Khusus untuk cukai hasil tembakau, realisasinya mencapai Rp 30,53 triliun atau 101,05% dari target Rp 30,22 triliun.

Kemudian realisasi etil alkohol sebesar Rp22,98 miliar atau 74,49% miliar, sedangkan minuman mengandung etil alkohol (APMM) sebesar Rp854,24 miliar atau 107,49% dari target Rp794,72 miliar. Pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan cukai MMEA yang mengalami penurunan produksi.

Jika dicermati secara khusus, etil alkohol mengalami defisit sebesar 66% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tingginya penerimaan etil alkohol pada tahun 2020 ini disebabkan karena pembelian panik cairan pensanitasi tangan oleh masyarakat Indonesia di awal pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 produksi etil alkohol akan kembali normal seperti sebelum epidemi.

Berapa target penerimaan Bea dan Cukai Jawa Barat tahun ini dan bagaimana strategi untuk mencapainya?
Pada 2022, target yang dikenakan pada DJBC Kanwil Jabar sebesar Rp 33,58 triliun. Target tersebut terdiri dari bea masuk sebesar Rp 703,27 miliar, cukai sebesar Rp 32,88 triliun, dan bea keluar sebesar Rp 0.

Strategi kami adalah untuk mengkoordinasikan, pemantauan, dan pendampingan kepada seluruh KPPBC di wilayah Jawa Barat untuk menjaga aliran pendapatan tetap teratur. Salah satunya adalah rapat optimalisasi penerimaan dengan seluruh KPPBC se-Jawa Barat. Kemudian, kami mengoptimalkan kegiatan bantuan/sosialisasi NPPBKC untuk mengoptimalkan penerimaan cukai.

Selain itu, kami juga mencari dan menjajaki potensi penerimaan cukai pada plastik dan minuman manis kemasan. Akhirnya, ada langkah optimasi usaha tambahan penerimaan pemeriksaan ulang dan audit.

Bagaimana Anda menjalankan fungsi Bea Cukai sebagai fasilitator perdagangan dan bantuan industri dalam Selama epidemi?
Ada berbagai kegiatan yang kami lakukan seperti pendampingan untuk IKM/UMKM, pendampingan bagi perusahaan yang akan menjadi penerima fasilitas kepabeanan, serta kegiatan lainnya. Pelanggan Kunjungan Pabean (CVC) ke pemangku kepentingan.

Semua kegiatan tersebut dilakukan untuk menginformasikan kebijakan kepabeanan dan cukai kepada masyarakat, memahami proses bisnis pengguna jasa, dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Bagaimana peran Bea dan Cukai Jawa Barat dalam mendukung pemulihan ekonomi negara di masa pandemi, terutama dalam hal optimalisasi ekspor?
Bea dan Cukai Jawa Barat melakukan beberapa perubahan pada sistem kerja pelayanan di tengah pandemi Covid-19. Saat ini, penerbitan izin dan pelaksanaan konsultasi sudah mulai dialihkan secara online untuk membatasi penyebaran Covid-19.

Selain itu, Bea dan Cukai juga telah memberikan berbagai insentif dan prosedur fiskal untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat operasi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi negara.

Bea dan Cukai Jawa Barat dalam hal ini melakukan berbagai hal usaha tambahan untuk menarik investasi dan mendukung pemulihan ekonomi di Jawa Barat, termasuk dengan mendukung produk IKM/UMKM.

Bersama KPPBC di Jawa Barat, kami mencari IKM/UMKM yang berpotensi ekspor. Kemudian, kami memberikan saran, pendampingan, dan pendampingan kepada IKM/UMKM yang akan mengekspor, untuk berusaha membantu para pelaku usaha IKM/UMKM mempromosikan produknya.

Kita sering mempromosikan fasilitas impor untuk tujuan ekspor industri kecil dan menengah (KITE-IKM) ke IKM/UMKM. Hal ini agar mereka mendapatkan fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk untuk tujuan ekspor. Kini beberapa IKM/UMKM yang kami bangun telah berhasil mengekspor produknya.

Bagaimana cara mendorong kepatuhan pelaku usaha, khususnya pemegang fasilitas kepabeanan seperti kawasan berikat atau KITE?
Untuk mendorong kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan terkait kepabeanan yang berlaku, khususnya penggunaan fasilitas kepabeanan, baik fasilitas TPB maupun KITE, kami melakukan kegiatan pemantauan ke pemangku kepentingan kami mematuhi PER-02/BC/2019.

Adapun kegiatan pemantauan biasanya kita bagi menjadi 2 jenis yaitu : pemantauan yang dilakukan secara berkala dan pemantauan bersifat insidental dalam arti ditemukan masalah pada saat melakukan kegiatan analisis izin fasilitas.

Selain kegiatan pemantauankami juga melakukan kegiatan bantuan untuk pemangku kepentingan yang kami anggap perlu untuk mendapatkan bantuan atau atas permintaan langsung dari pemangku kepentingan kami. Pada tahun 2021 telah dilakukan 57 kegiatan pendampingan, 12 kegiatan pendampingan perusahaan TPB, dan 45 kegiatan pendampingan perusahaan KITE.

Bagaimana cara membangun keakraban dengan pelaku usaha barang kena pajak?
Kanwil DJBC Jawa Barat tidak memiliki hubungan langsung dengan para pelaku usaha di bidang cukai, namun KPPBC berada di bawah kami. Upaya kami untuk membangun keakraban adalah dengan memperbanyak kegiatan diskusi seperti: kopi pagi dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pelaku usaha cukai dan asosiasinya.

Selain itu, kami juga melakukan beberapa kunjungan kerja melalui bea cukai mengunjungi pelanggan kepada para pelaku usaha seperti PT Philip Morris Indonesia dan PT HM Sampoerna yang bergerak di bidang produk olahan tembakau dan PT Delta Djakarta yang bergerak di bidang industri APMM.

Bagaimana menyikapi isu rokok ilegal di Kantor Bea dan Cukai Jawa Barat?
Bea dan Cukai Jawa Barat melakukan beberapa kegiatan pemantauan seperti patroli darat untuk barang galian hasil tembakau. Patroli darat meliputi kegiatan pengawasan di perusahaan jasa kurir seperti JNE, JNT, Sicepat, Ninja Express, dan perusahaan logistik lainnya yang berpeluang mengirimkan barang kena pajak.

Kemudian, penyelenggaraan pasar barang kena cukai hasil tembakau. Operasi pasar ini merupakan salah satu kegiatan pemantauan yang disertai dengan pemberian informasi terkait larangan peredaran rokok ilegal yang rutin dilakukan oleh seluruh unit pengawasan Bea dan Cukai.

Ada juga operasi razia rokok ilegal yang merupakan kegiatan monitoring dan kampanye pemberantasan rokok ilegal dengan mengintensifkan sosialisasi dalam beberapa cara untuk menertibkan peredaran rokok ilegal antara lain sosial melalui media cetak, baliho, sosialisasi, acara bercakap-cakap televisi, dan radio.

Terakhir, ada kerjasama operasi yaitu kegiatan penggunaan dana penerimaan cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang dilakukan bersama pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pemberantasan rokok ilegal serta kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang rokok ilegal.

Pada tahun 2022, Pemprov Jabar bersama Bea dan Cukai Jabar telah merencanakan operasi bersama pemberantasan rokok ilegal sebanyak 88 kali di 22 daerah/kota.

Kami mencatat jumlah pencegahan yang telah dilakukan pada tahun 2022 hingga periode 20 Februari 2022 sebanyak 1.320. Jumlah barang hasil penuntutan sebanyak 3,19 juta batang dengan potensi kerugian Rp 1,91 miliar.

Ada kabar KIHT akan dibangun di wilayah Garut. Apa rencananya?
Ya, sekarang di Garut akan dibangun kawasan KIHT. Pembentukan KIHT sendiri merupakan salah satu amanat dari PMK 215/PMK.07/2021, [yang menyebutkan] Salah satu kegunaan DBH CHT adalah untuk pembentukan KIHT.

Tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha rokok kecil di Garut, mulai dari tempat produksi, perizinan, hingga fasilitas perpajakan. Selain itu, KIHT juga memfasilitasi pengawasan BKC terhadap produk tembakau yang akan mengurangi peredaran rokok/produk tembakau ilegal.

Garut dipilih karena merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar dan terbaik di Jawa Barat. Hal ini menjadikan tembakau Garut sebagai komoditas yang sangat menarik bagi perusahaan rokok baik besar maupun kecil.

Tahun ini, PBT Garut sedang dalam proses pengurusan perizinan dan pembelian tanah untuk pendirian KIHT. Kedepannya, Pejabat Bea dan Cukai Jawa Barat dalam hal ini Bea dan Cukai Tasikmalaya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Garut untuk mensukseskan pembinaan KIHT di Garut.

Selama ini, barang rampasan seperti apa yang sering ditemukan pegawai Bea dan Cukai Jawa Barat?
Barang hasil penuntutan yang diblokir oleh Kantor Bea dan Cukai Jawa Barat antara lain barang yang dikenai pajak hasil tembakau ilegal, minuman yang mengandung etil alkohol ilegal, dan etil alkohol yang melanggar ketentuan.

Selama tahun 2021, 2,97 juta batang rokok ilegal dihisap, 43,9 kilogram tembakau potong, 533,69 liter etil alkohol ilegal, dan 12.526 liter etil alkohol melanggar ketentuan.

Bagaimana Anda mencegah barang ilegal masuk dan keluar?
Kami melakukan pengawasan secara masif untuk mencegah peredaran barang ilegal di kantor wilayah DJBC Jawa Barat dengan memantau perusahaan jasa pengiriman.

Pasalnya, cara pengiriman barang ilegal kini lebih banyak melalui perdagangan elektronik jadi kami melakukan pengawasan ketat di setiap tempat layanan pengiriman [ekspedisi] yang. Selain itu, di kantor kami juga ada ruang kontrol pemantauan yang berfungsi sebagai tempat untuk menganalisis segala jenis pelanggaran.

Budaya kerja seperti apa yang Anda bangun di Kantor Bea dan Cukai Jawa Barat?
Budaya kerja yang dibangun di Kantor Bea dan Cukai Jawa Barat termasuk dedikasi tanpa kepuasan. Hal ini dapat dijelaskan melalui kegiatan seperti melakukan internalisasi berkala tentang bahaya suap, melakukan kegiatan untuk mendidik pihak luar tentang larangan suap, dan membuat saluran telepon pengaduan dan tindak lanjut pengaduan yang masuk.

Kemudian, program ‘sekarang, siap, mampu, selesai’ digambarkan melalui contoh kegiatan seperti pemantauan kehadiran, pemantauan pengisian. Tugaskumenciptakan inovasi dan kreativitas, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas.

Terakhir, ada ‘Ngobras’ atau obrolan santai dengan staf. Misalnya melalui kegiatan seperti diskusi santai dengan staf, membuat saluran aspirasi karyawan untuk menampung ide, keluhan dan saran, menindaklanjuti aspirasi karyawan, dan melakukan Bagikan informasi antar karyawan. (getah)



Source link