Dulu Rahmat Yasin, Sekarang Ade Yasin

Merdeka.com – Merdeka.com – Satuan Tugas Komisi Pemusnahan korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin. Penangkapan tersebut dilakukan dalam operasi penangkapan (OTT) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/4) hingga Rabu (27/4) pagi ini.

Selain Bupati Ade Yasin, kejaksaan KPK juga menangkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. BPK yang ditahan itu diduga sebagai auditor.

“KPK sedang melakukan aksi penyergapan di wilayah Jabar. Diantaranya Bupati Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jabar dan pihak terkait lainnya,” kata Pj Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/ 4).

Ali mengatakan operasi penangkapan itu dilakukan atas dugaan korupsi. Auditor BPK Jabar diduga terlibat korupsi dengan Bupati Ade Yasin.

“Penangkapan dilakukan karena ada dugaan korupsi dalam pemberian dan penerimaan suap,” kata Ali.

Ali mengatakan mereka yang ditahan masih dalam penyelidikan. Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum Ade Yasin dan pihak-pihak yang terlibat dalam penahanan.

“KPK akan segera menentukan sikap terhadap penangkapan tersebut. Perkembangan selanjutnya akan diinformasikan,” ujarnya.

Bupati Bogor dua kali ditangkap KPK

Penangkapan Ade Yasin menambah daftar Bupati Bogor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, sekitar delapan tahun lalu, tepatnya pada 7 Mei 2014, KPK menangkap Rahmat Yasin yang saat itu menjabat Bupati Bogor periode 2009-2014.

Mantan politisi PPP itu ditahan KPK terkait dugaan korupsi 2.754 hektare kawasan hutan di kawasan Bogor dan Puncak. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyita Rp 1,5 miliar yang diduga merupakan suap untuk alih fungsi lahan.

Selain Rahmat Yasin, KPK juga telah menetapkan tersangka terhadap MZ (Muhammad Zairin), yang merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor. Dan Yohan Yap sebagai pemberi suap dari pihak swasta merupakan perwakilan dari PT BJA.

Rahmat Yasin kemudian divonis 5,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Ia dinyatakan bersalah menerima suap karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagai penyelenggara negara.

Selain itu, terdakwa Rahmat Yasin juga diharuskan membayar denda Rp300 juta atau kurungan tiga bulan. Menurut tuntutan jaksa penuntut umum, majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak Rahmat Yasin untuk dipilih menduduki jabatan publik tiga tahun lebih lama dari hukuman pokok.

“Terdakwa secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terus menerus. Dengan demikian, divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan dikurangi pidana penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Barita Lumban Gaol dalam putusannya di Pengadilan Negeri Tipikor, Jalan RE Martadinata, Bandung , Kamis (27/11/2014).

Selain Rahmat Yasin, KPK juga memproses FX Yohan Yap (swasta), M Zairin (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor) dan Kwee Cahyadi Kumala, Komisaris Utama PT. Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT. Bandar Sentul. Ketiganya telah menerima keputusannya masing-masing.

Rahmat Yasin kembali sebagai tersangka di KPK

Setelah sebulan bebas, adik Ade Yasin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga mencampuri urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat menjabat Bupati Bogor. Penetapan Rahmat Yasin sebagai tersangka sempat terhenti setelah dibebaskan pada 8 Mei 2019.

“Tersangka RY (Rachmat Yasin) diduga telah meminta, menerima, atau menahan pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8.931.326.223,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan. Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Dalam kasus ini, Rahmat Yasin divonis 2 tahun 8 bulan penjara. Putusan tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Asep Sumirat dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor. korupsi (Korupsi), Kota Bandung, Senin (22/3/2021).

Rahmat Yasin terjerat kasus korupsi menerima uang ganti rugi dari SKPD Kabupaten Bogor senilai kurang lebih Rp 8,9 miliar untuk kepentingan Pilkada Kabupaten Bogor 2013 dan Pemilu 2014.

Selain uang, Rachmat mendapatkan lahan seluas 170.442 ha di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang diberikan pengusaha bernama Rudy Wahab untuk keperluan pengurusan izin mendirikan pesantren.

Sedangkan mobil Toyota Alphard diketahui dibeli dari Mochammad Ruddy Ferdian yang dikenal sebagai rekanan kontraktor sekaligus tim sukses Rachmat Yasin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengirim Rahmat Yasin ke Badan Tindak Pidana Korupsi Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Eksekusi dilakukan pada Rabu, 7 April 2021.

Eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Bandung Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bandung tanggal 22 Maret 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht. [gil]

Source link