Ade Yasin beri suap agar Kabupaten Bogor bisa disebut WTP lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, dugaan korupsi dilakukan oleh Bupati Bogor Ade Yasin (AY) agar Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) mendapatkan kembali hak milik tanpa pengecualian (WTP).

“AY selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berharap Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP TK 2021 dari BPK Perwakilan Jabar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers di KPK. Gedung, Jakarta, Kamis pagi.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab), Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Sebagai kontributor yaitu Bupati Bogor Ade Yasin (AY), Sekretaris Kantor Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Bendahara Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan komitmen. pegawai (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).

Sedangkan empat tersangka penerima suap adalah petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasubdit III Jabar/pengendali teknis Anthon Merdiansyah (ATM), petugas BPK Perwakilan Jabar/Kepala Sementara. Tim Audit Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai/penyidik ​​BPK Perwakilan Jawa Barat Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan Penyidik ​​Perwakilan BPK/Jawa Barat Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

Baca juga: KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka korupsi

Lebih lanjut Firli mengatakan, BPK Perwakilan Jabar menugaskan tim audit untuk melakukan audit sementara (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Tim inspeksi yang terdiri dari ATM, AM, HNRK, GGTR, dan Winda Rizmayani ditugaskan untuk mengaudit secara penuh berbagai pelaksanaan proyek, termasuk di Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” kata Firli.

Sekitar Januari 2022, KPK menduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA dengan tujuan untuk mengkondisikan susunan tim interim audit.

“AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor buruk dan jika diaudit oleh BPK Perwakilan Jawa Barat akan menghasilkan opini ‘disclaimer’. Selanjutnya, AY menanggapi dengan mengatakan ‘kami berusaha untuk membuatnya’. WTP’,” kata Firli. .

Sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut, lanjutnya, IA dan MA diduga memberikan uang tunai sekitar Rp 100 juta ke sebuah ATM di satu tempat di Bandung.

Baca juga: KPK Dapat Rp 1,02 Miliar dari OTT Bupati Bogor

“ATM kemudian menetapkan susunan tim sesuai permintaan IA, yang akan menjadi objek audit hanya untuk SKPD tertentu,” kata Firli.

Yang jelas, proses audit dilakukan dari Februari 2022-April 2022 dengan hasil rekomendasi termasuk tindak lanjut rekomendasi 2020 telah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini.

“Terkait tim audit di Dinas PUPR salah satunya pekerjaan perbaikan Jalan Kandang Roda-Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar yang diduga tidak sesuai. dengan kontrak itu,” ujarnya.

KPK menduga dalam proses pemeriksaan, AY sudah beberapa kali mengembalikan uang melalui IA dan MA kepada tim pemeriksa, antara lain berupa uang mingguan minimal Rp 10 juta hingga total Rp 1,9 miliar selama pemeriksaan.

Baca juga: KPK: OTT Ade Yasin Atas Tuduhan Korupsi Pengelolaan Pelaporan Keuangan
Baca Juga: Bupati Bogor yang Ditahan KPK Punya Kekayaan Rp 4,1 Miliar
Baca juga: Ketua KPK Apresiasi Dukungan Masyarakat Soal OTT Bupati Bogor

Source link